Pahami jalur reguler, self declare, produk impor, dan Sistem Jaminan Produk Halal sebelum mengajukan sertifikasi.
Sertifikat mengikuti produk dan proses
Sertifikat Halal diterbitkan BPJPH berdasarkan penetapan kehalalan sesuai ketentuan. Pemeriksaannya tidak berhenti pada bahan utama: bahan tambahan, bahan penolong, fasilitas, pembersihan, penyimpanan, dan distribusi juga perlu ditelusuri. Karena itu, persiapan dimulai dari data produk dan proses yang benar-benar digunakan.
Tentukan jalur yang sesuai
| Jalur | Hal yang perlu dipastikan |
|---|---|
| Reguler | Pemeriksaan atau pengujian oleh LPH, penetapan kehalalan, dan penerbitan oleh BPJPH sesuai prosedur. |
| Self declare | Hanya untuk UMK dan produk yang memenuhi kriteria; tetap melalui pendampingan serta verifikasi-validasi. |
| Produk impor | Periksa pengakuan lembaga halal luar negeri, cakupan sertifikat, dan mekanisme registrasi atau sertifikasi. |
Jadwal kewajiban halal berbeda menurut jenis produk, skala usaha, dan ketentuan penahapan. Periksa kategori yang tepat pada aturan BPJPH saat pengajuan. Jangan menyatakan seluruh produk memiliki satu tenggat yang sama atau bahwa semua UMK otomatis memenuhi jalur self declare.
Bangun Sistem Jaminan Produk Halal
Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) menghubungkan kebijakan dengan praktik harian. Siapkan penetapan Penyelia Halal, daftar produk dan bahan, pemasok, alur proses, serta prosedur pembelian, penerimaan, produksi, pembersihan, penyimpanan, dan distribusi. Tambahkan ketertelusuran, penanganan ketidaksesuaian, pelatihan, audit internal, dan kaji ulang sesuai karakteristik usaha.
Alur pengajuan dan evaluasi
Mulai dari penapisan produk dan kelayakan jalur, penyiapan legalitas serta SJPH, lalu pengajuan melalui SIHALAL. Pada jalur reguler, pemeriksaan LPH dan perbaikan temuan mendahului penetapan kehalalan serta penerbitan sertifikat. Jalur self declare mengikuti pendampingan PPH dan verifikasi-validasi sesuai ketentuan.
Titik kritis per jenis usaha
- Restoran dan katering: cocokkan menu, bahan, pemasok, dapur, peralatan, serta penyajian.
- Kosmetik dan obat: telusuri formula, bahan hewani, fermentasi, fasilitas, dan bukti pendukung.
- Maklon dan impor: pastikan fasilitas serta produk yang diajukan tercakup dalam dokumen produsen.
Sertifikat halal tidak menggantikan persetujuan BPOM. Setelah sertifikasi, perubahan formula, pemasok, atau proses perlu dikendalikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan agar cakupan sertifikat tetap sesuai.
Checklist kesiapan halal
- NIB, KBLI, skala usaha, daftar produk dan varian, alamat fasilitas, serta status produksi sendiri atau maklon.
- Formula lengkap, dokumen pemasok, bukti bahan, Penyelia Halal, SJPH, dan sertifikat terdahulu jika ada.
Dokumen SJPH yang perlu siap dan diterapkan
| Area pengendalian | Contoh bukti |
|---|---|
| Komitmen & personel | Kebijakan halal, penetapan penyelia/tim, pembagian tanggung jawab dan pelatihan. |
| Bahan & pemasok | Daftar lengkap bahan utama, tambahan dan penolong, bukti pendukung serta pengendalian perubahan pemasok. |
| Proses & fasilitas | Diagram alir, SOP produksi/pembersihan, pencegahan kontaminasi, penyimpanan dan distribusi. |
| Evaluasi & ketertelusuran | Catatan produksi, penanganan ketidaksesuaian, audit internal dan kaji ulang manajemen. |
Titik perhatian menurut kegiatan usaha
- Restoran dan katering: cocokkan seluruh menu, bahan, pemasok, peralatan, dapur dan penyajian.
- Pabrik pangan: periksa bahan penolong, produk antara, lini bersama, penyimpanan dan perubahan formula.
- Kosmetik dan obat: telusuri sumber bahan hewani, fermentasi, formula dan bukti dari produsen.
- Produk impor: periksa pengakuan lembaga halal luar negeri dan mekanisme registrasi sertifikat atau sertifikasi yang sesuai.
Setelah sertifikat terbit
Pelihara konsistensi bahan, proses dan fasilitas yang menjadi dasar sertifikasi. Perubahan produk, pemasok atau formula perlu masuk ke pengendalian SJPH dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Cocokkan identitas produk dan fasilitas dalam sertifikat dengan kegiatan nyata.
PP 42/2024 mengatur penahapan kewajiban menurut kelompok produk dan keadaan pelaku usaha. Jangan menggunakan satu tenggat untuk seluruh pangan, kosmetik, obat dan barang gunaan. Periksa jadwal serta ketentuan produk luar negeri pada BPJPH. Sertifikasi halal tidak menggantikan izin edar BPOM.
Checklist kesiapan halal
Checklist ini dapat digunakan saat membaca atau dicetak. Pilihan tidak dikirim dan tidak disimpan oleh halaman ini.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah semua UMK boleh memilih self declare?
Tidak. Pelaku usaha dan produknya harus memenuhi kriteria. Jalur ini tetap memerlukan pendampingan serta verifikasi-validasi dan penetapan kehalalan.
Apakah logo halal dari luar negeri otomatis dapat dipakai di Indonesia?
Tidak otomatis. Periksa lembaga penerbit, cakupan pengakuan dan mekanisme registrasi sertifikat halal luar negeri pada BPJPH.
Rujukan & catatan pembaca
Rujukan Indonesia dibaca bersama perubahan dan aturan pelaksananya. Materi ini adalah informasi umum, bukan pendapat hukum untuk keadaan tertentu. Persyaratan akhir perlu diperiksa terhadap kegiatan, lokasi, dan ketentuan saat pengajuan.
