DGLAW Indonesia
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perizinan Impor & Kepatuhan Barang

Petakan barang, importir dan persyaratan sebelum pengapalan. Kurangi risiko dokumen tidak sesuai ketika barang tiba di Indonesia.

DGLAW INDONESIA / LEGAL · BUSINESS · COMPLIANCE

Ruang lingkup pendampingan

Pekerjaan disesuaikan dengan kebutuhan, dokumen dan tahap kegiatan Anda. Lingkup akhir ditetapkan dalam penawaran atau kesepakatan penugasan.

  • Penelaahan NIB, KBLI, API dan kesiapan akses kepabeanan.
  • Pemeriksaan awal HS berdasarkan spesifikasi, fungsi, bahan serta kondisi barang.
  • Pemetaan lartas, PI, LS dan dokumen teknis sesuai komoditas.
  • Koordinasi kebutuhan BPOM, SNI, karantina atau persetujuan sektoral bila relevan.
  • Pemeriksaan konsistensi berkas produsen, perdagangan dan pengapalan.

Hasil pekerjaan yang dapat disepakati

  • Matriks kebutuhan dokumen per kelompok barang.
  • Daftar kesenjangan legalitas dan persetujuan yang perlu dipenuhi.
  • Pendampingan pengajuan serta tindak lanjut sesuai ruang lingkup.
  • Catatan kewajiban sebelum dan sesudah pemasukan.

Alur kerja yang terarah

  1. Pemetaan awal. Memahami kegiatan, target, dokumen dan batas waktu.
  2. Pemeriksaan kesenjangan. Menentukan kelengkapan, risiko dan kebutuhan teknis.
  3. Kesepakatan pekerjaan. Menetapkan lingkup, hasil, pembagian tanggung jawab dan biaya.
  4. Pendampingan dan evaluasi. Menyiapkan berkas, berkoordinasi dan menindaklanjuti catatan sesuai penugasan.
  5. Serah terima dan tindak lanjut. Mendokumentasikan hasil serta kewajiban berikutnya.

Biaya dan waktu: apa yang memengaruhinya?

Jumlah entitas, lokasi atau produk, kompleksitas kegiatan, kondisi dokumen, kesiapan fasilitas dan evaluasi instansi memengaruhi lingkup pekerjaan. Biaya jasa, biaya resmi/PNBP, pengujian, notaris atau pihak ketiga dijelaskan secara terpisah bila relevan. Target disusun setelah penelaahan awal; tidak ada jaminan persetujuan atau tanggal terbit.

Tidak semua barang wajib PI atau LS. Penetapan klasifikasi dan kewajiban pabean mengikuti kewenangan instansi. Biaya pungutan dan pengapalan dipisahkan dari jasa pendampingan.