DGLAW Indonesia
KORPORASI & TRANSAKSI

Legal Due Diligence, Akuisisi & Merger

Kenali risiko sebelum menandatangani. Hubungkan pemeriksaan hukum dengan struktur, dokumen dan langkah penyelesaian transaksi.

DGLAW INDONESIA / LEGAL · BUSINESS · COMPLIANCE

Ruang lingkup pendampingan

Pekerjaan disesuaikan dengan kebutuhan, dokumen dan tahap kegiatan Anda. Lingkup akhir ditetapkan dalam penawaran atau kesepakatan penugasan.

  • Pemetaan ruang lingkup full, limited, red-flag atau vendor due diligence.
  • Pemeriksaan korporasi, kepemilikan, izin, aset, kontrak dan sengketa.
  • Matriks risiko serta rekomendasi syarat pendahuluan dan alokasi tanggung jawab.
  • Penelaahan dokumen transaksi dan koordinasi notaris serta pemeriksa pajak/keuangan sesuai penugasan.
  • Pemetaan pembaruan AHU, OSS, pemilik manfaat dan kebutuhan notifikasi/persetujuan regulator.

Hasil pekerjaan yang dapat disepakati

  • Daftar permintaan dokumen dan catatan kekurangan.
  • Laporan pemeriksaan dengan ruang lingkup, temuan dan keterbatasan.
  • Matriks risiko serta rencana tindak lanjut transaksi.
  • Dokumen transaksi atau legal opinion bila disepakati dalam penugasan.

Alur kerja yang terarah

  1. Pemetaan awal. Memahami kegiatan, target, dokumen dan batas waktu.
  2. Pemeriksaan kesenjangan. Menentukan kelengkapan, risiko dan kebutuhan teknis.
  3. Kesepakatan pekerjaan. Menetapkan lingkup, hasil, pembagian tanggung jawab dan biaya.
  4. Pendampingan dan evaluasi. Menyiapkan berkas, berkoordinasi dan menindaklanjuti catatan sesuai penugasan.
  5. Serah terima dan tindak lanjut. Mendokumentasikan hasil serta kewajiban berikutnya.

Biaya dan waktu: apa yang memengaruhinya?

Jumlah entitas, lokasi atau produk, kompleksitas kegiatan, kondisi dokumen, kesiapan fasilitas dan evaluasi instansi memengaruhi lingkup pekerjaan. Biaya jasa, biaya resmi/PNBP, pengujian, notaris atau pihak ketiga dijelaskan secara terpisah bila relevan. Target disusun setelah penelaahan awal; tidak ada jaminan persetujuan atau tanggal terbit.

Akuisisi saham tidak menghapus kewajiban target. Notifikasi KPPU dan persetujuan sektoral dinilai dari struktur serta ketentuan yang berlaku, bukan hanya harga transaksi.