Panduan Layanan Hukum: Perdata, Pidana, Keluarga & Sengketa Bisnis

Tentukan tujuan, bukti dan tenggat terlebih dahulu

Penanganan hukum dimulai dari kronologi, hubungan para pihak, tujuan penyelesaian, bukti dan batas waktu. Somasi, mediasi, arbitrase, gugatan perdata, laporan pidana dan upaya administratif memiliki syarat serta fungsi berbeda. Satu masalah dapat menyentuh beberapa bidang, tetapi jalurnya tidak boleh dipilih hanya karena dianggap lebih cepat.

Panduan ini membantu menyiapkan konsultasi. Kuasa beracara diberikan kepada advokat yang berwenang; perkara tertentu dapat memerlukan profesi atau izin khusus. Keputusan strategi mengikuti pemeriksaan konflik kepentingan, dokumen dan fakta.

Pembaruan yang perlu diperhatikan pada 2026

• KUHP Nasional: UU 1/2023; KUHAP: UU 20/2025; baca pula UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana. Tanggal perbuatan, tahap perkara dan ketentuan peralihan memengaruhi dasar yang diterapkan.
• Pengupahan: PP 36/2021 telah diubah termasuk melalui PP 49/2025. Jangan memakai rumus hak pekerja tanpa memeriksa dasar PHK, aturan dan putusan yang relevan.
• Kepailitan, PTUN, pajak, hubungan industrial dan perkara pidana memiliki prosedur serta tenggat khusus. Catat tanggal penerimaan dokumen sejak awal.

Utang-piutang dan wanprestasi

Dasar hukum: KUH Perdata Pasal 1233, 1238, 1243, 1320, 1338, 1754 dst.; HIR/RBg; PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana (perubahan PERMA 2/2015).

Dokumen awal: Perjanjian, bukti transfer, invoice, kuitansi, somasi, data jaminan.

Tahapan penanganan: Audit jatuh tempo dan nilai tagihan → somasi → negosiasi/mediasi → gugatan atau mekanisme lain → eksekusi.

Parameter penilaian: Utang terbukti; jatuh tempo; jaminan; forum; kemampuan bayar; batas gugatan sederhana.

Catatan terbaru/khusus: Gagal bayar tidak otomatis penipuan; unsur pidana harus dibuktikan tersendiri.

Perkara pidana/kriminal

Dasar hukum: UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional); UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP); UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; undang-undang pidana khusus; putusan MK yang relevan.

Dokumen awal: Kronologi bertanggal, identitas, bukti elektronik, saksi, laporan/panggilan polisi.

Tahapan penanganan: Analisis unsur dan tempus delicti → laporan/pembelaan → penyelidikan/penyidikan → penuntutan → persidangan/upaya hukum.

Parameter penilaian: Tanggal perbuatan; unsur delik; alat bukti; delik aduan; kewenangan; hak tersangka/korban.

Catatan terbaru/khusus: KUHP dan KUHAP baru berlaku 2 Januari 2026; cek ketentuan peralihan dan putusan MK untuk delik spesifik.

Perceraian dan hukum keluarga

Dasar hukum: UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019; PP No. 9 Tahun 1975; UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009; Kompilasi Hukum Islam bagi perkara relevan.

Dokumen awal: Buku nikah/akta perkawinan, KTP, KK, akta anak, bukti alasan perceraian, dokumen harta.

Tahapan penanganan: Identifikasi kewenangan PA/PN → gugatan/permohonan → mediasi → pemeriksaan → putusan → pencatatan.

Parameter penilaian: Agama dan status perkawinan; domisili; anak; nafkah; harta bersama; alasan perceraian.

Catatan terbaru/khusus: Perceraian harus melalui pengadilan; pembagian harta dan hak anak perlu dianalisis terpisah.

Kepailitan dan PKPU

Dasar hukum: UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; UU No. 4 Tahun 2023 untuk konteks sektor keuangan tertentu; peraturan MA terkait.

Dokumen awal: Daftar kreditor, bukti utang jatuh tempo, kontrak, laporan keuangan, aset, jaminan.

Tahapan penanganan: Uji syarat → strategi restrukturisasi/PKPU/pailit → permohonan Pengadilan Niaga → verifikasi tagihan → perdamaian/pemberesan.

Parameter penilaian: Minimal dua kreditor; satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih; status jaminan; kelayakan perdamaian.

Catatan terbaru/khusus: Tidak semua debitur atau sektor dapat diajukan dengan prosedur biasa; perhatikan pihak berwenang mengajukan.

Hubungan industrial dan PHK

Dasar hukum: UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2004; PP No. 35 Tahun 2021; PP No. 36 Tahun 2021 beserta perubahan, termasuk PP No. 49 Tahun 2025; putusan MK terkait.

Dokumen awal: PKWT/PKWTT, slip gaji, PP/PKB, surat PHK, absensi, BPJS, risalah bipartit.

Tahapan penanganan: Perundingan bipartit → pencatatan perselisihan → mediasi/konsiliasi/arbitrase sesuai jenis → PHI.

Parameter penilaian: Status hubungan kerja; masa kerja; alasan PHK; hak normatif; batas waktu; bukti bipartit.

Catatan terbaru/khusus: Rumus hak PHK harus diperiksa menurut dasar PHK dan putusan MK yang berlaku.

Sengketa tanah dan pertanahan

Dasar hukum: UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA); PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 18 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020; peraturan pendaftaran tanah yang relevan.

Dokumen awal: Sertifikat, surat ukur, AJB/PPJB, alas hak, dokumen waris, peta, bukti penguasaan.

Tahapan penanganan: Penelusuran riwayat → cek BPN dan pengukuran → mediasi administratif → perdata/PTUN sesuai objek.

Parameter penilaian: Keabsahan alas hak; tumpang tindih; batas; riwayat peralihan; pihak yang menguasai.

Catatan terbaru/khusus: Sengketa hak keperdataan dan sengketa keputusan administrasi pertanahan berbeda forum.

Hukum administrasi negara dan PTUN

Dasar hukum: UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2014; PERMA No. 6 Tahun 2018; PERMA No. 2 Tahun 2019.

Dokumen awal: Keputusan/tindakan pejabat, tanggal penerimaan, keberatan/banding administratif, bukti kerugian.

Tahapan penanganan: Identifikasi objek → periksa upaya administratif → hitung tenggat → gugatan PTUN → putusan.

Parameter penilaian: Kewenangan; objek; legal standing; tenggat; upaya administratif; pengecualian.

Catatan terbaru/khusus: Jangan menganggap semua surat pemerintah dapat langsung digugat; hitung tenggat sesuai rezim kasus.

Sengketa perdata umum

Dasar hukum: KUH Perdata Pasal 1320, 1338, 1365; HIR/RBg; PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi; PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan elektronik.

Dokumen awal: Perjanjian, bukti pembayaran, korespondensi, dokumen kerugian, saksi.

Tahapan penanganan: Pemetaan wanprestasi/PMH → somasi → gugatan → mediasi → pembuktian → putusan.

Parameter penilaian: Hubungan hukum; unsur pelanggaran; kerugian; sebab-akibat; forum; kedaluwarsa.

Catatan terbaru/khusus: Pertimbangkan klausul pilihan forum dan arbitrase sebelum mendaftarkan gugatan.

Sengketa perusahaan dan pemegang saham

Dasar hukum: UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT beserta perubahan UU No. 6 Tahun 2023; anggaran dasar; UU No. 25 Tahun 2007 jo. perubahannya untuk investasi.

Dokumen awal: Akta/SK AHU, DPS, risalah RUPS, bukti setoran modal, perjanjian pemegang saham.

Tahapan penanganan: Audit dokumen korporasi → analisis keabsahan keputusan → negosiasi → tindakan korporasi/gugatan.

Parameter penilaian: Hak suara; kuorum; kewenangan direksi; benturan kepentingan; transaksi saham.

Catatan terbaru/khusus: Perubahan data AHU tidak otomatis menyelesaikan sengketa hak atas saham.

Arbitrase dan mediasi bisnis

Dasar hukum: UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS; PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk mediasi di pengadilan; aturan lembaga arbitrase yang disepakati.

Dokumen awal: Kontrak, klausul arbitrase, bukti pelanggaran, korespondensi, perhitungan klaim.

Tahapan penanganan: Cek klausul → negosiasi/mediasi → pendaftaran arbitrase → putusan → pelaksanaan.

Parameter penilaian: Klausul tertulis; arbitrabilitas; lembaga; tempat arbitrase; jenis putusan.

Catatan terbaru/khusus: Klausul arbitrase dapat membatasi kewenangan pengadilan negeri atas pokok sengketa.

Perlindungan konsumen dan perdagangan

Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan beserta perubahan; peraturan sektoral.

Dokumen awal: Invoice, bukti pembelian, garansi, label, iklan, komunikasi, bukti kerusakan.

Tahapan penanganan: Klarifikasi klaim → komplain → negosiasi/BPSK atau forum berwenang → pelaksanaan putusan.

Parameter penilaian: Status konsumen akhir; pelaku usaha; cacat barang; kerugian; jangka waktu.

Catatan terbaru/khusus: Sengketa B2B tidak selalu merupakan sengketa konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen.

Waris dan pembagian harta peninggalan

Dasar hukum: KUH Perdata Buku II tentang waris; Kompilasi Hukum Islam; UU Peradilan Agama; peraturan administrasi kependudukan dan pertanahan.

Dokumen awal: Akta kematian, dokumen ahli waris, silsilah, sertifikat, wasiat, hibah, utang pewaris.

Tahapan penanganan: Identifikasi ahli waris dan rezim hukum → inventaris aset/utang → musyawarah → penetapan/gugatan.

Parameter penilaian: Hubungan keluarga; wasiat/hibah; harta bersama; utang; lokasi aset; forum.

Catatan terbaru/khusus: Hukum waris dapat berbeda menurut keadaan para pihak dan kewenangan pengadilan.

Kekayaan intelektual

Dasar hukum: UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta perubahan; UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten beserta perubahan; UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Dokumen awal: Sertifikat KI, bukti penggunaan, lisensi, dokumentasi pelanggaran, transaksi.

Tahapan penanganan: Verifikasi hak → analisis pelanggaran → somasi/takedown → gugatan/penegakan sesuai forum.

Parameter penilaian: Masa berlaku; kelas merek; persamaan; kepemilikan; yurisdiksi.

Catatan terbaru/khusus: Setiap rezim KI memiliki unsur, prosedur dan tenggat tersendiri.

Perbankan, fidusia dan hak tanggungan

Dasar hukum: UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan beserta perubahan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia; UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; peraturan OJK.

Dokumen awal: Perjanjian kredit, akta jaminan, sertifikat HT/fidusia, rekening koran, surat penagihan.

Tahapan penanganan: Audit kredit → restrukturisasi/keberatan → uji prosedur eksekusi → sengketa pengadilan jika perlu.

Parameter penilaian: Status tunggakan; keabsahan jaminan; pemberitahuan; nilai agunan; prosedur eksekusi.

Catatan terbaru/khusus: Eksekusi fidusia wajib memperhatikan putusan MK terkait wanprestasi dan penyerahan sukarela.

Sengketa proyek konstruksi

Dasar hukum: UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahan; PP No. 22 Tahun 2020 jo. PP No. 14 Tahun 2021; UU No. 30 Tahun 1999; kontrak konstruksi.

Dokumen awal: Kontrak, RAB, adendum, progres, BAST, invoice, korespondensi, bukti cacat.

Tahapan penanganan: Audit kontrak/progres → klaim → negosiasi/dewan sengketa jika ada → arbitrase/gugatan.

Parameter penilaian: Keterlambatan; variasi pekerjaan; termin; retensi; force majeure; denda.

Catatan terbaru/khusus: Periksa klausul penyelesaian sengketa dan syarat klaim dalam kontrak.

Sengketa perizinan usaha dan sanksi administratif

Dasar hukum: UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko; UU No. 6 Tahun 2023; peraturan sektoral dan PTUN.

Dokumen awal: NIB, sertifikat standar/izin, berita acara pengawasan, surat teguran, keputusan sanksi.

Tahapan penanganan: Audit kepatuhan → klarifikasi ke instansi → keberatan/banding administratif → PTUN bila tepat.

Parameter penilaian: Dasar kewenangan; prosedur pengawasan; proporsionalitas; tenggat; hak jawab.

Catatan terbaru/khusus: Perizinan OSS tidak menghapus kewajiban izin sektoral yang berlaku.

Sengketa lingkungan dan tanggung jawab perusahaan

Dasar hukum: UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH beserta perubahan; PP No. 22 Tahun 2021; ketentuan sanksi administratif dan gugatan lingkungan.

Dokumen awal: Persetujuan lingkungan, AMDAL/UKL-UPL, hasil uji, dokumen limbah, laporan insiden.

Tahapan penanganan: Audit dokumen → pemeriksaan dampak → tanggapan instansi → pemulihan/penyelesaian sengketa.

Parameter penilaian: Sumber pencemaran; kausalitas; standar baku mutu; kewajiban izin; kerugian.

Catatan terbaru/khusus: Risiko administrasi, perdata dan pidana dapat muncul secara paralel.

Sengketa pajak dan kepabeanan

Dasar hukum: UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; UU KUP sebagaimana diubah UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; aturan teknis DJP/DJBC.

Dokumen awal: SKP/STP, SPT, bukti bayar, keputusan keberatan, dokumen impor/ekspor.

Tahapan penanganan: Audit keputusan → keberatan/banding/gugatan sesuai jalur → persidangan → tindak lanjut.

Parameter penilaian: Jenis ketetapan; tanggal terima; nilai koreksi; tenggat; pembayaran yang disyaratkan.

Catatan terbaru/khusus: Tenggat dan prasyarat sengketa pajak/kepabeanan sangat spesifik dan wajib diperiksa segera.

Checklist konsultasi perkara

Checklist ini dapat digunakan saat membaca atau dicetak. Pilihan tidak dikirim dan tidak disimpan oleh halaman ini.

Menjaga kualitas bukti dan kerahasiaan

Simpan dokumen asli dan salinan yang dapat ditelusuri. Pertahankan konteks korespondensi serta metadata bukti elektronik; jangan mengubah isi atau memperoleh bukti dengan cara melawan hukum. Pada kontak awal cukup sampaikan pokok masalah dan tenggat. Dokumen sensitif diserahkan setelah kanal serta ruang lingkup pendampingan disepakati.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah gagal membayar utang selalu merupakan penipuan?

Tidak. Wanprestasi dan pidana memiliki unsur berbeda. Perlu pemeriksaan perbuatan, niat, bukti serta konteks; laporan pidana bukan pengganti otomatis penagihan perdata.

Apakah semua perkara harus langsung diajukan ke pengadilan?

Tidak. Periksa perundingan, mediasi, klausul arbitrase serta upaya administratif yang diwajibkan. Forum dan tenggat perlu ditentukan sebelum langkah formal.

Apakah pembagian waris atau harta bersama selalu sama?

Tidak. Rezim hukum, hubungan keluarga, status aset, utang, wasiat/hibah dan kewenangan pengadilan harus diperiksa berdasarkan keadaan para pihak.