PERIZINAN USAHA PARIWISATA
Jasa pengurusan perizinan usaha sektor pariwisata sesuai ketentuan Kementerian Pariwisata RI dan instansi terkait. Dari akomodasi hingga perjalanan wisata, kebutuhan izin dipetakan berdasarkan aktivitas, lokasi, dan tingkat risiko usaha.
DIGILAW INDONESIA / Legal, perizinan & kepatuhan bisnis
LAYANAN 11 / DIGILAW
Penawaran sesuai kebutuhan
01 / Konsultasi sesuai kebutuhan
02 / Cakupan & biaya dijelaskan di awal
03 / Pendampingan proses dan tindak lanjut
01 / RUANG LINGKUP
Kenali cakupan pendampingan Izin Pariwisata. Lingkup akhir disesuaikan dengan profil, dokumen, dan kebutuhan Anda.
01 / SCOPE
Referensi KBLI pada materi: 55110, 55120, 55130.
02 / SCOPE
Referensi KBLI pada materi: 55200. Klasifikasi akhir mengikuti karakter usaha.
03 / SCOPE
Referensi KBLI pada materi: 56101, 56102.
04 / SCOPE
Referensi KBLI pada materi: 79111.
05 / SCOPE
Referensi KBLI pada materi: 79921.
06 / SCOPE
Wahana, taman wisata, waterpark, dan sarana lainnya; referensi KBLI 93231, 93232, 93239.
07 / SCOPE
Referensi KBLI pada materi: 91021, 91022, 91029.
PANDUAN LAYANAN / Izin Pariwisata
01
Pemetaan kegiatan dan kebutuhan izin.
02
Penataan legalitas, lokasi, fasilitas, dan data pendukung.
03
Koordinasi pengajuan serta tindak lanjut sistem OSS.
04
Penanganan kebutuhan verifikasi sesuai kewenangan.
05
Pendampingan administratif dan hukum sesuai ruang lingkup.
06
PBG, SLF, UKL-UPL/AMDAL, K3, dan kebutuhan pendukung lain.
02 / PERSIAPAN
Gunakan daftar ini sebagai persiapan awal. Tim kami akan membantu memetakan dokumen yang sudah tersedia dan bagian yang perlu dilengkapi.
Persyaratan tambahan dapat berlaku sesuai kategori, wilayah, dan hasil verifikasi instansi.
Data perusahaan: akta, SK AHU, NIB, NPWP, dan PKP jika ada.
Data penanggung jawab usaha: KTP, NPWP, dan kontak.
Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI pariwisata terkait.
Data lokasi: alamat lengkap, peta koordinat, dan foto lokasi.
Dokumen sarana dan prasarana: layout serta daftar fasilitas.
Dokumen lingkungan: SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL sesuai skala dan ketentuan usaha.
PBG dan SLF untuk hotel, vila, resort, atau bangunan usaha sesuai kewajiban.
Dokumen pendukung sesuai jenis usaha: sertifikat kompetensi pemandu, standar K3, dan dokumen lainnya.
03 / ALUR PENDAMPINGAN
01
Tinjau kegiatan, lokasi, risiko, dan kebutuhan izin.
02
Susun legalitas, data lokasi, fasilitas, dan dokumen pendukung.
03
Koordinasikan permohonan perizinan berusaha sesuai KBLI.
04
Pendampingan verifikasi Kementerian atau Dinas terkait sesuai kewenangan.
05
Arsipkan izin/perizinan berusaha yang telah disetujui.
DELIVERABLES / HASIL PENDAMPINGAN
NIB dengan KBLI pariwisata yang sesuai.
Sertifikat Standar / Izin Usaha Pariwisata sesuai tingkat risiko.
Persetujuan operasional dari Kementerian Pariwisata jika dipersyaratkan, misalnya untuk kategori hotel berbintang atau resort sesuai ketentuan.
Rekomendasi / Tanda Daftar Usaha Pariwisata sesuai ketentuan daerah dan nomenklatur yang berlaku.
04 / HASIL LAYANAN
Dokumen dan hasil pekerjaan diserahkan sesuai lingkup yang disepakati. Untuk permohonan perizinan, penerbitan serta persetujuan tetap mengikuti penilaian instansi berwenang.
Daftar KBLI dan nama dokumen pada materi digunakan sebagai referensi. Klasifikasi, kebutuhan verifikasi, dan instansi penerbit diperiksa kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
01 / NILAI UNTUK ANDA
Kegiatan utama dan fasilitas pendukung diperiksa secara terpadu.
02 / NILAI UNTUK ANDA
Alur OSS dan kebutuhan Dinas terkait diselaraskan.
03 / NILAI UNTUK ANDA
Dokumen usaha, bangunan, dan lingkungan dibahas sesuai kebutuhan.
MENGAPA DIGILAW INDONESIA
Tim profesional dan berpengalaman.
Proses cepat, aman, dan sesuai regulasi melalui kesiapan pengajuan.
Pendampingan lengkap hingga izin terbit sesuai lingkup dan persetujuan instansi.
Konsultasi pengurusan perizinan pendukung lainnya.
05 / PERTANYAAN UMUM
Masih ada pertanyaan khusus? Ceritakan kondisi Anda kepada tim DIGILAW.
KBLI pada materi menjadi referensi awal. Pemilihan final mengikuti kegiatan usaha yang sebenarnya, klasifikasi yang tersedia pada OSS, dan ketentuan saat pengajuan.
Konsultasi dapat mencakup PBG, SLF, UKL-UPL/AMDAL, K3, dan perizinan lainnya. Lingkup pekerjaan ditentukan berdasarkan kebutuhan usaha.
NIB merupakan identitas pelaku usaha. Persyaratan Sertifikat Standar atau izin lain mengikuti tingkat risiko dan ketentuan kegiatan usaha.
INFORMASI LAYANAN LENGKAP
Rincian pada materi layanan disertakan utuh di bawah ini. Untuk istilah, indeks, dan persyaratan yang memerlukan penyesuaian, gunakan penjelasan pada halaman serta hasil konsultasi sebelum pengajuan.
PT Digilaw Services Business Indonesia · DIGILAW INDONESIA · 合法性许可和法律顾问服务 · Informasi website pada brosur: dglaw.id · Konsultasi: 0815-1333-5174
MARI BICARAKAN LANGKAH BERIKUTNYA
Mulai dari percakapan singkat tentang Izin Pariwisata. Kami bantu mengidentifikasi kebutuhan dokumen dan langkah pendampingan.
KONSULTASI DIGILAW INDONESIA
Cakupan, estimasi proses, dan biaya disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
0815-1333-5174 / PT Digilaw Services Business Indonesia
