DGLAW Indonesia
LINGKUNGAN & RISIKO

Persetujuan Lingkungan & Kepatuhan Usaha

Mulai dari data kegiatan yang tepat. Tentukan kebutuhan SPPL, UKL-UPL atau AMDAL serta komitmen pengelolaannya melalui penapisan yang dapat ditelusuri.

DGLAW INDONESIA / LEGAL · BUSINESS · COMPLIANCE

Ruang lingkup pendampingan

Pekerjaan disesuaikan dengan kebutuhan, dokumen dan tahap kegiatan Anda. Lingkup akhir ditetapkan dalam penawaran atau kesepakatan penugasan.

  • Penapisan jenis kegiatan, kapasitas, lokasi dan potensi dampak.
  • Koordinasi penyusunan SPPL, UKL-UPL atau AMDAL sesuai hasil penapisan dan kompetensi yang dipersyaratkan.
  • Pemetaan kebutuhan pertek air limbah/emisi, SLO dan pengelolaan limbah B3.
  • Evaluasi perubahan kegiatan terhadap dokumen lingkungan yang dimiliki.
  • Pendampingan pemenuhan catatan evaluasi serta pelaporan komitmen.

Hasil pekerjaan yang dapat disepakati

  • Catatan dasar penapisan dan kebutuhan verifikasi.
  • Matriks data teknis serta kekurangan dokumen.
  • Dokumen dan pengajuan sesuai lingkup pekerjaan yang disepakati.
  • Rencana pemantauan, pelaporan dan tindak lanjut komitmen.

Alur kerja yang terarah

  1. Pemetaan awal. Memahami kegiatan, target, dokumen dan batas waktu.
  2. Pemeriksaan kesenjangan. Menentukan kelengkapan, risiko dan kebutuhan teknis.
  3. Kesepakatan pekerjaan. Menetapkan lingkup, hasil, pembagian tanggung jawab dan biaya.
  4. Pendampingan dan evaluasi. Menyiapkan berkas, berkoordinasi dan menindaklanjuti catatan sesuai penugasan.
  5. Serah terima dan tindak lanjut. Mendokumentasikan hasil serta kewajiban berikutnya.

Biaya dan waktu: apa yang memengaruhinya?

Jumlah entitas, lokasi atau produk, kompleksitas kegiatan, kondisi dokumen, kesiapan fasilitas dan evaluasi instansi memengaruhi lingkup pekerjaan. Biaya jasa, biaya resmi/PNBP, pengujian, notaris atau pihak ketiga dijelaskan secara terpisah bila relevan. Target disusun setelah penelaahan awal; tidak ada jaminan persetujuan atau tanggal terbit.

Checklist dan konsultasi awal bukan penetapan kategori oleh pemerintah. Persetujuan diterbitkan instansi berwenang setelah persyaratan dan proses evaluasi dipenuhi.