ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN
Pendampingan administrasi penggunaan tenaga kerja asing yang dikenal sebagai layanan IMTA, termasuk pemeriksaan RPTKA, kewajiban DKPTKA, dan koordinasi dokumen sesuai mekanisme yang berlaku.
DIGILAW INDONESIA / Legal, perizinan & kepatuhan bisnis
LAYANAN 04 / DIGILAW
Penawaran sesuai kebutuhan
01 / Konsultasi sesuai kebutuhan
02 / Cakupan & biaya dijelaskan di awal
03 / Pendampingan proses dan tindak lanjut
01 / RUANG LINGKUP
Kenali cakupan pendampingan Pengurusan IMTA & Kepatuhan TKA. Lingkup akhir disesuaikan dengan profil, dokumen, dan kebutuhan Anda.
01 / SCOPE
Pemeriksaan data perusahaan, jabatan, kualifikasi, dan dokumen calon tenaga kerja asing.
02 / SCOPE
Peninjauan pengesahan RPTKA dan penyiapan proses ketenagakerjaan yang relevan.
03 / SCOPE
Koordinasi kode billing dan bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sesuai kewajiban.
04 / SCOPE
Koordinasi visa kerja, ITAS/KITAS, perubahan lokasi, perpanjangan, dan exit permit sesuai kebutuhan serta kewenangan instansi.
PANDUAN LAYANAN / Pengurusan IMTA & Kepatuhan TKA
01
Verifikasi dokumen perusahaan dan TKA.
02
Pengajuan dan pengesahan RPTKA melalui Kemnaker apabila belum tersedia.
03
Materi menyebut pembayaran DPKK (Dana Pengembangan Keahlian & Keterampilan) serta DKPTKA. Kode billing dan kewajiban pembayaran ditentukan menurut nomenklatur dan ketentuan yang berlaku.
04
Materi menyebut pengajuan pengesahan IMTA secara online melalui sistem Kemnaker. Tahapan aktual mengikuti mekanisme administrasi TKA yang berlaku.
05
Materi mencantumkan penerbitan/pengesahan IMTA elektronik, persetujuan RPTKA, kode billing dan bukti pembayaran DPKK/DKPTKA, serta surat penetapan jabatan dan lokasi kerja TKA. Dokumen yang diterbitkan mengikuti sistem dan regulasi saat pengajuan.
06
Estimasi pada materi adalah ±5–10 hari kerja setelah RPTKA disetujui. Waktu aktual dipengaruhi kelengkapan dokumen, evaluasi instansi, dan ketersediaan sistem.
PANDUAN LAYANAN / Pengurusan IMTA & Kepatuhan TKA
01
Rencana penggunaan tenaga kerja asing.
02
Administrasi penggunaan TKA sesuai mekanisme yang berlaku.
03
Pendampingan izin tinggal terbatas.
04
Pemilihan kategori kerja sesuai jabatan dan ketentuan Imigrasi.
05
Perpanjangan dan perubahan administrasi IMTA/KITAS sesuai ketentuan.
06
Koordinasi perubahan atau penambahan lokasi kerja TKA.
07
Pendampingan izin keluar menuju luar negeri sesuai status keimigrasian.
02 / PERSIAPAN
Gunakan daftar ini sebagai persiapan awal. Tim kami akan membantu memetakan dokumen yang sudah tersedia dan bagian yang perlu dilengkapi.
Persyaratan tambahan dapat berlaku sesuai kategori, wilayah, dan hasil verifikasi instansi.
Perusahaan berbadan hukum PT PMA/PMDN dengan NIB dan KBLI yang sesuai, disertai akta, AHU, dan NPWP.
RPTKA yang telah disetujui Kementerian Ketenagakerjaan dan masih berlaku.
Paspor TKA; materi mencantumkan masa berlaku minimal 18 bulan. Persyaratan akhir diperiksa sesuai permohonan.
Ijazah/sertifikat keahlian sesuai jabatan, kualifikasi, dan data pengalaman kerja.
Daftar riwayat hidup (CV) TKA.
Foto berwarna dengan latar belakang merah sebagaimana dicantumkan dalam materi; spesifikasi akhir mengikuti sistem pengajuan.
Rancangan atau Perjanjian Kerja (PK) dengan TKA.
Bukti pembayaran DKPTKA (Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing) apabila diwajibkan.
03 / ALUR PENDAMPINGAN
01
Verifikasi dokumen perusahaan, TKA, dan pengesahan RPTKA.
02
Susun data jabatan dan dokumen pendukung sesuai proses yang berlaku.
03
Dampingi kewajiban DKPTKA dan pencatatan bukti pembayaran.
04
Rapikan dokumen ketenagakerjaan dan koordinasikan kebutuhan keimigrasian.
DELIVERABLES / HASIL PENDAMPINGAN
Dokumen pengesahan RPTKA sesuai lingkup dan persetujuan.
Kode billing serta bukti pembayaran DKPTKA jika diwajibkan.
Dokumen administrasi penggunaan TKA yang diterbitkan sistem.
Ringkasan tindak lanjut jabatan, lokasi kerja, dan izin tinggal.
04 / HASIL LAYANAN
Dokumen dan hasil pekerjaan diserahkan sesuai lingkup yang disepakati. Untuk permohonan perizinan, penerbitan serta persetujuan tetap mengikuti penilaian instansi berwenang.
Istilah IMTA digunakan untuk membantu mengenali layanan. Jenis persetujuan, kewajiban DKPTKA, dan alur pengajuan mengikuti regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.
01 / NILAI UNTUK ANDA
Data perusahaan, jabatan, dan TKA diperiksa secara terpadu.
02 / NILAI UNTUK ANDA
Kewajiban pembayaran dijelaskan berdasarkan kondisi permohonan.
03 / NILAI UNTUK ANDA
Proses ketenagakerjaan tersambung dengan kebutuhan izin tinggal.
MENGAPA DIGILAW INDONESIA
Konsultasi profesional.
Proses cepat dan tepat.
Pendampingan sesuai regulasi terbaru.
Koordinasi lengkap hingga dokumen yang menjadi lingkup pekerjaan terbit.
05 / PERTANYAAN UMUM
Masih ada pertanyaan khusus? Ceritakan kondisi Anda kepada tim DIGILAW.
IMTA merupakan istilah yang masih umum digunakan dalam pencarian layanan. Mekanisme penggunaan TKA telah berubah; dokumen dan proses yang diurus mengikuti ketentuan Kemnaker yang berlaku, bukan menjanjikan penerbitan izin lama.
Materi layanan mencantumkan estimasi 5–10 hari kerja setelah RPTKA disetujui. Estimasi aktual dikonfirmasi setelah verifikasi berkas dan bergantung pada sistem, kelengkapan data, serta evaluasi instansi.
Biaya resmi DKPTKA dan biaya jasa dijelaskan secara terpisah dalam penawaran berdasarkan kewajiban permohonan.
INFORMASI LAYANAN LENGKAP
Rincian pada materi layanan disertakan utuh di bawah ini. Untuk istilah, indeks, dan persyaratan yang memerlukan penyesuaian, gunakan penjelasan pada halaman serta hasil konsultasi sebelum pengajuan.
PT Digilaw Services Business Indonesia · DIGILAW INDONESIA · 合法性许可和法律顾问服务 · Informasi website pada brosur: dglaw.id · Konsultasi: 0815-1333-5174
MARI BICARAKAN LANGKAH BERIKUTNYA
Mulai dari percakapan singkat tentang Pengurusan IMTA & Kepatuhan TKA. Kami bantu mengidentifikasi kebutuhan dokumen dan langkah pendampingan.
KONSULTASI DIGILAW INDONESIA
Cakupan, estimasi proses, dan biaya disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
0815-1333-5174 / PT Digilaw Services Business Indonesia
