Izin Usaha (Business License)

Contoh Sertifikat Halal

Ruang Lingkup Sertifikasi Halal

1. Permohonan, submit dokumen melalui SIHALAL secara online hanya melalui aplikasi SIHALAL milik BPJPH. Permohonan dan dokumen yang disubmit lalu akan diverifikasi oleh BPJPH.
2. Pembayaran oleh Pelaku Usaha Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh BPJPH, kemudian BPJPH menerbitkan invoice berdasarkan pengisian dan persetujuan biaya LPH di aplikasi SIHALAL. Setelah pelaku usaha membayar biaya ke BPJPH, maka BPJPH selanjutnya menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) sebagai bukti bahwa permohonan sertifikasi halal telah diterima.
3. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk LPH melakukan pemeriksaan/audit untuk memastikan kecukupan dan kelengkapan dokumen, kemudian memastikan kesesuaian dokumen dengan penerapan di lapangan melalui site visit. Apabila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, maka dilakukan pengujian.
4. Perbaikan dan Pelaporan Pelaku usaha melakukan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian audit (jika ada) dan menyampaikan bukti tindakan perbaikan untuk diverifikasi lebih lanjut hingga dinyatakan telah memenuhi persyaratan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. Selanjutnya, LPH menyusun laporan pemeriksaan/audit kehalalan produk dan menyampaikan laporan tersebut ke MUI.
5. Penetapan Kehalalan oleh Komisi Fatwa MUI/Komite Fatwa Halal Komisi fatwa MUI/Komite Fatwa Halal menetapkan kehalalan berdasarkan laporan pemeriksaan/audit oleh LPH dan menerbitkan Ketetapan Halal (KH). Proses sertifikasi halal ini belum selesai dan bukan merupakan Sertifikat Halal. Ketetapan Halal tidak diberikan kepada pemohon/pelaku usaha.
6. Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal dalam bentuk e-certificate berdasarkan Ketetapan Halal dari Komisi Fatwa MUI/Komite Fatwa Halal dan menyerahkannya langsung ke pelaku usaha pada aplikasi SIHALAL.

Berapa Lama Proses Mendapatkan Sertifikat Halal?

• Verifikasi BPJPH: 2 hari kerja
• Audit oleh LPH Sucofindo: 15 hari kerja
• Penetapan kehalalan hingga terbit Ketetapan Halal oleh MUI/Komite Fatwa: 3 hari kerja
• Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH: 1 hari kerja

Berapa Biaya Permohonan Sertifikat Halal (per sertifikat)?

Contoh Izin BPOM

Izin BPOM

1. Identitas Direktur (E-KTP, NPWP, No HP, email)
2. Identitas Penanggung Jawab (E-KRP, No HP, email)
3. Dokumen Perusahaan Lengkap (Akta, SK, NPWP)
4. CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik)
5. Dokumen Pabrik Lengkao
6. Dokumen Bahan Baku Lengkap
7. Dokumen Produk Lengkap (jenis produk, klasifikasi produk, klaim pada label, komposisi, proses pengolahan, proses tertentu, status produk, status perusahaan, jenis pangan, kategori pangan, nama jenis, nama dagang, jenis kemasan, berat bersih)
8. Dokumen Pendukung: 1)Dokumen Pendukung produk dalam negeri: hasil analisa laboratorium (hanya untuk produk resiko sedang dan tinggi), komposisi, proses produksi, penjelasan masa simpan, penjelasan masa kadaluarsa, spesifikasi bahan, rancangan label. Dokumen pendukung produk luar negeri: sertifikat kesehatan/sertifikat bebas jual, surat penunjukkan (LOA), sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000, foto produk, label terjemahan (jika perlu)
9. Untuk produk Dalam Negeri : NPWP, Surat Izin Usaha (NIB), hasil audit sarana produksi (PSB)
10. Untuk Produksi Impor: NPWP, Izin usaha (API/SIUP/IT), hasil audit sarana distribusi (PSB), sertifikat kesehatan/sertifikat bebas jual, surat penunjukkan, sertifikat GMP/ISO 22000/HACCP

1. Lokasi produksi tersendiri (terpisah dengan rumah tangga);
2. Pangan olahan diproduksi secara manual, semi otomatis, otomatis atau dengan teknologi tertentu seperti UHT, pasteurisasi, dan retort;
3. Jenis pangan: 
   • Pangan yang diproduksi di dalam negeri/yang diimpor dijual dalam kemasan eceran;
   • Pangan fortifikasi;
   • Pangan wajib SNI;
   • Pangan program pemerintah;
   • Pangan yang ditujukan untuk uji pasar;
   • Bahan tambahan pangan (BTP).

• Jenis pangan;
• Jenis kemasan;
• Komposisi;
• Desain label;
• Nama dan/atau alamat produsen wilayah Indonesia;
• Nama dan/atau alamat importir/distributor;
• Nama dan/atau alamat produsen asal luar negeri.

• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
• Nomor Induk Berusaha (NIB), jika melalui jalur OSS;
• Izin Usaha (IUI/IUMK/SKDU);
• Hasil audit sarana produksi (PSB) rekomendasi Balai POM setempat;
• Untuk produk minuman beralkohol harus menggunakan IUI yang diterbitkan oleh BKPM Pusat.

• NPWP;
• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Angka Pengenal Impor (API)/Surat Penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk minuman beralkohol;
• Hasil audit sarana distribusi (PSB) rekomendasi Balai POM setempat;
• Surat penunjukan (LOA) yang disahkan oleh notaris, kamar dagang setempat, atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
• Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000/Sertifikat audit dari pemerintah setempat.

• Komposisi;
• Proses produksi;
• Penjelasan kode produksi;
• Penjelasan masa simpan/kedaluwarsa;
• Rancangan label;
• Hasil analisa zat gizi (kecuali untuk usaha mikro dan kecil);
• Spesifikasi bahan.

• Komposisi;
• Proses produksi;
• Penjelasan kode produksi;
• Penjelasan masa simpan/kedaluwarsa;
• Rancangan label;
• Hasil analisa (cemaran mikroba, logam berat, zat gizi, BTP tertentu);
• Spesifikasi bahan.

• Komposisi;
• Proses produksi;
• Penjelasan kode produksi;
• Penjelasan masa simpan/kedaluwarsa;
• Rancangan label;
• Hasil analisa (untuk BTP campuran dan perisa);
• Spesifikasi bahan;
• Izin produsen BTP (Produksi dalam negeri)

Alur Registrasi BPOM Pangan Olahan

Contoh Sertifikat PIRT

Pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki izin produksi pangan olahan industri rumah tangga yang diberikan dalam bentuk Sertifikat Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) atau saat ini disebut dengan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga, dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.

SPP-IRT  adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.

Untuk mendapatkan SPP-IRT  melalui aplikasi SPPIRT Badan POM Republik Indonesia yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS (One Single Submission). Pendaftaran akun dan pengajuan SPP-IRT  dapat dilakukan melalui link pemenuhan komitmen dari Sistem OSS yang nantinya akan diarahkan ke halaman registrasi Aplikasi SPPIRT.

Aplikasi SPPIRT ini dapat dipergunakan oleh para pelaku usaha untuk mengajukan permohonan nomor PIRT dengan syarat sudah memiliki NIB yang telah didapatkan dari sistem OSS. NIB menjadi kunci utama agar pelaku usaha dapat mendaftarkan produknya pada aplikasi SPPIRT ini. Apabila belum memiliki NIB silahkan untuk mendaftar pada sistem OSS terlebih dahulu.

SPPIRT merupakan dokumen awal dari produk-produk pangan UMKM ataupun Industri Rumah Tangga untuk memperoleh dokumen legalitas usaha berikutnya.
Setelah mengisi semua data usaha dan produk pangan pada kedua sistem OSS dan SPPIRT BPOM, sertifikat pangan akan terbit terlebih dahulu dan pemenuhan komitmen atau persyaratan dilengkapi setelah 3 bulan dari tanggal terbit. Sehingga, SPPIRT dapat digunakan oleh pelaku usaha sambil melengkapi pemenuhan komitmennya.

Izin PIRT tidak dapat dikeluarkan apabila bahan yang diproduksi adalah:

1. Susu dan hasil olahannya;
2. Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses penyimpanan dan atau penyimpanan beku;
3. Makanan kaleng;
4. Makanan bayi;
5. Makanan bayi;
6. AMDK (Air Minum Dalam Kemasan);
7. Makanan / Minuman yang wajib memenuhi persyaratan SNI;
8. Makanan / Minuman yang ditetapkan oleh Badan POM.

KBLI 

1. Mengisi formulir permohonan pengajuan sertifikat laik sehat (SLS) ke kepala Dinas Kesehatan
2. Foto copy KTP
3. Foto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar
4. Denah Lokasi
5. Surat keterangan domisili usaha
6. Foto copy sertifikat pelatihan atau kursus

1. Dari hasil IKL Dinas Kesehatan melakukan analisis terhadap hasil IKL
2. Memberikan penyuluhan
3. Melakukan pengambilan sampel air baku dan olahan 
4. Melakukan pengambilan sampel makanan
5. Membawa sampel ke laboratorium provinsi
6. Menunggu hasil pemeriksaan laboratorium
7. Jika memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat laik sehat (SLS). Tapi jika masih belum memenuhi syarat, maka diberikan beberapa saran perbaikan pada pengusaha tersebut supaya bias diperbaiki dan dapat diterbitkan sertifikat laik sertifikat laik sehat (SLS). 
8. Membuat rekomendasi untuk penerbitan sertifikat laik sehat ke Dinas DMPTSP 

Contoh Izin Edar ALKES

Sertifikasi Badan Usaha (SBU) Konstruksi

Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki oleh perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi.

Pengurusan Sertifikasi Badan Usaha (SBU)

Bidang konstruksi yang bisa diambil dalam mengurus Sertifikasi Badan Usaha (SBU) diantaranya Jasa Pelaksana Konstruksi dengan sub bidang konstruksi yaitu : Bangunan Gedung (BG), Bangunan Sipil (BS) dan Bangunan Spesialis (SP). Sedangkan, Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi memiliki sub bidangnya antara lain : Perencana Konstruksi yang bersifat Umum dan Perencana Konstruksi yang bersifat Spesialis. Adapun dalam Jasa Pengurusan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) di bidang konstruksi dokumen yang didapat diantara lain :

Kartu Tanda Anggota (KTA) 

Terdaftar di Asosiasi Badan Usaha Konstruksi untuk perusahaan pemegang Sertifikasi Badan Usaha (SBU). 

Sertifikasi Badan Usaha (SBU) 

Sertifikasi Badan Usaha (SBU) Asli yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU). 

SYARAT SBU

Dalam Pengurusan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) diperlukan persyaratan sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Perusahaan beserta Pengesahan Pendirian.
2. Seluruh Akta Perubahaan Perusahaan beserta Pengesahan Perubahannya.
3. NPWP Perusahaan.
4. NIB (Nomor Induk Berusaha).
5. KTP dan NPWP Seluruh Pengurus Perusahaan.
6. Foto Direktur.
7. Dokumen Tenaga Ahli, dengan melampirkan : Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK), Ijazah Pemegang SKK, KTP dan NPWP.
8. Neraca Keuangan / Laporan Keuangan yang sudah di Audit Akuntan Publik.
9. Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi Konstruksi.
10. ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan).

ALUR PROSES SBU

Alur Proses dalam Pengurusan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) meliputi :

• Input Persyaratan.
• Penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi Konstruksi.
• Mendapatkan Jadwal Uji Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).
• Kegiatan Uji SKK di TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang sudah ditentukan.
• Penerbitan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Asli kurang lebih 10 Hari Kerja setelah kegiatan uji SKK.

SBUJPTL

Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Contoh Sertifikat

Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SBUJPTL) merupakan bukti pengakuan formal yang diperuntukan kepada Perusahaan di bidang Ketenagalistrikan sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang dijalankan. Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SBUJPTL) juga menjadi syarat wajib bagi perusahaan yang akan mengajukan Surat Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SIUJPTL).

Pengurusan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SBUJPTL)

Selain itu, fungsi dari Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SBUJPTL) sebagai persyaratan dalam mendapatkan proyek/tender di bidang ketenagalistrikan. Sertifikat ini diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang sudah terakreditasi oleh DJK. Jenis Usaha dalam Jasa Penunjang Tenaga Listrik meliputi :

• Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik 

Bidang Usaha : Pembangkit Tenaga Listrik, Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik. 

• Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik 

Bidang Usaha : Pembangkit Tenaga Listrik, Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik dan

Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik. 

• Jasa Konsultansi Instalasi Tenaga Listrik 

Bidang Usaha : Pembangkit Tenaga Listrik, Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

• Jasa Pemeriksaan & Pengujian Instalasi Tenaga Listrik 

Bidang Usaha : Pembangkit Tenaga Listrik, Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik. 

• Jasa Pembangunan & Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik 

Bidang Usaha : Pembangkit Tenaga Listrik, Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik. 

Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SBUJPTL) juga dijadikan sebagai tanda bahwa perusahaan bisa melakukan pekerjaannya sesuai dengan Klasifikasi Bidang, Sub Bidang, dan Kualifikasi yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha. Kami dapat membantu anda dan perusahaan anda dalam mengurus Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SBUJPTL) dengan waktu proses yang cepat dengan biaya terjangkau. Hubungi PT. Multi Manajemen Selaras untuk info lebih lanjut.

PERYSRATARAN SBUJPTL

Dalam Pengurusan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) diperlukan persyaratan sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Perusahaan beserta SK Kemenkumham
2. Seluruh Akta Perubahan Perusahaan beserta SK Kemenkumham
3. NPWP Perusahaan
4. Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. KTP dan NPWP Pengurus Perusahaan
6. Dokumen Tenaga Ahli, Yaitu : Sertifikat SKTTK/Serkom, KTP, NPWP dan Ijazah
7. Neraca Perusahaan / Laporan Keuangan Akuntan Publik
8. Foto Direktur
9. Company Profile
10. Struktur Organisasi

ALUR PROSES

Alur Proses dalam Pengurusan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) meliputi :

• Input Persyaratan.
• Penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi Konstruksi.
• Mendapatkan Jadwal Uji Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).
• Kegiatan Uji SKK di TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang sudah ditentukan.
• Penerbitan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Asli kurang lebih 10 Hari Kerja setelah kegiatan uji SKK.

Order Now

SIUJPT (Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi)

SIUJPT ini adalah bentuk persetujuan dari pemerintah provinsi sebagai dasar dari perusahaan yang melakukan semua usaha dan ditujukan untuk mewakili kepentingan dari pemilik barang yakni dengan mengurus semua kegiatan pengiriman serta penerimaan barang baik itu melalui Transportasi darat, udara dan laut.

SIUJPT ini merupakan dokumen perizinan penting yang harus dimiliki oleh perusahaan jasa pengurusan transportasi, jika tidak memiliki maka perusahaan akan diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pencabutan dan pembekuan izin usaha

Perusahaan yang memiliki SIUJPT maka perusahaan diperbolehkan untuk melakukan segala kegiatan pengiriman serta penerimaan barang baik melalui transportasi darat, laut, atau udara

DASAR HUKUM

Undang-Undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

pengaturan untuk bidang angkutan di perairan memuat prinsip pelaksanaan asas cabotage dengan cara pemberdayaan angkutan laut nasional yang memberikan iklim kondusif guna memajukan industri angkutan di perairan, antara lain adanya kemudahan di bidang perpajakan, dan permodalan dalam pengadaan kapal serta adanya kontrak jangka panjang untuk angkutan; Dalam rangka pemberdayaan industri angkutan laut nasional, dalam Undang Undang ini diatur pula mengenai hipotek kapal

Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

Peraturan ini mengatur mengenai hal-hal apa saja yang harus dibahas dan diketahui mengenai angkutan di perairan

Peraturan Menteri Perhubungan No 49 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

Mengatur mengenai aturan yang dibikin dengan tujuan mendorong iklim investasi yang memberikan kemudahan kepada pelaku usaha di bidang jasa pengurusan transportasi, perlu dilakukan penataan kembali kegiatan penyelenggaraan dan pengusahaan jasa pengurusan transportasi

IZIN USAHA JASA PENAMBANG

Tentukan Klasifikasi

Tentukan Klasifikasi pekerjaan yang akan dijalankan di sektor Pertambangan Batubara ini.

Tabel lengkap KLASIFIKASI PELAKSANAAN, cek disini :

Keterangan : *) berlaku bagi pemegang IUP atau IUPK yang berbentuk BUMN atau BUMD

DAFTAR Sertifikat POP, POM, POU 

 Persiapkan Syarat Dokumen

• Pastikan terdapat KBLI 09900 pada NIB perusahaan anda, kalau belum ada kami bisa bantu melakukan penambahan KBLI tsb dengan segera.
• Legalitas Perusahaan
• Identitas Para Pemegang Saham & Pengurus Perusahaan
• Memiliki peralatan utama & pendukung kerja
• Izin Dasar & Izin Operasional sesuai bidang pekerjaan masih valid, jika izin tersebut ada yang sudah habis masa berlakunya, kami bantu perpanjangannya
• Sertifikat Sistem Manajemen Mutu dll
• Kelengkapan Administrasi lainnya

4. Email Persyaratan 

• Lengkapi persyaratan lengkap yang kami kirim kepada anda, siap menerima konsultasi bebas untuk setiap kendala dalam pemenuhan persyaratan yang crusial tersebut
• Silakan email persyaratan yang telah anda lengkapi melalui dglawindonesia@gmail.com

5. Data Proses & Verifikasi

• Selanjutnya proses & verifikasi berjalan, sampai IUJP anda terbit dan terdaftar. 
• Proses verifikasi memakan waktu 14 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat

6. Delivery 

• Sertifikat akan diantar langsung ketempat anda sampai benar-benar diterima dengan baik. 

Ketentuan Badan Usaha Jasa Pertambangan yang memiliki IUJP :

1. Pelaku Usaha Jasa Pertambangan dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. IUJP diberikan oleh Menteri kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan di seluruh wilayah Indonesia.
3. IUJP diberikan oleh Gubernur kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan dalam wilayah provinsi yang bersangkutan
4. IUJP diberikan oleh Bupati/ Walikota kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan dalam wilayah Kabupaten/Kota  yang bersangkutan.
5. IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang, kecuali izin usaha penunjang bidang yang diajukan masa berlakunya habis sebelum 5 (lima) tahun, maka jangka waktu IUJP  yang akan diberikan sesuai  referensi izin usaha tersebut.
6. Permohonan perpanjangan IUJP harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum IUJP berakhir.
   IUJP yang telah diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain
7. Pelaku Usaha Jasa Pertambangan dapat melakukan perubahan IUJP jika terjadi perubahan pada Klasifikasi, dan / atau Kualifikasi
8. Permohonan perubahan IUJP tersebut dapat diterbitkan paling cepat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya IUJP 
9. IUJP yang akan menggunakan tenaga kerja asing, maka rencana penggunaannya harus mendapat izin dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk.

 Kewajiban Perusahaan Pemegang IUJP :

1. Mengutamakan produk dalam negeri;
2. Mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya;
3. Mengutamakan tenaga kerja lokal;
4. Melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
5. Menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUJP  kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
6. Melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya;
8. Melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal; dan 
10. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IUJP

Prosedur Perolehan Izin Amdal

Proses Penapisan

Penapisan (seleksi) wajib Amdal adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun Amdal atau tidak. Proses ini dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah.

Ketentuannya terdapat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 11 Tahun 2006 tetang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Amdal.

Proses Pengumuman

Proses dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaia saran, pendapat, dan tanggapan diatur dalam keputusan Kepala Bapedal No 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal.

Proses Pelingkupan

Tahapan ini adalah untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan rencana kegiatan. Hasil dari proses ini adalah KA-Andal (Analisis Dampak Lingkungan).

Proses Penyusunan KA-Amdal

Setelah itu, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai Amdal untuk dinilai. Lama waktu penilaian adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki kembali dokumen.

Proses Penyusunan dan Penilaian Andal, RKL, dan RPL

Penyusunan Andal, RKL, dan RPL, dilakukan dengan mengacu pada KA-Andal yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi Amdal) untuk dinilai. Berdasarkan peraturan lama, waktu maksimal penilaian Andal, RKL, dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumen.

Persetujuan Kelayakan Lingkungan

Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha kegiatan pusat diterbitkan oleh:

• Menteri, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai pusat
• Gubernur, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai provinsi
• Bupati/wali kota, untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai kabupaten/kota

Penerbitan keputusan wajib mencantumkan:

• Dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan
• Pertimbangan terhadap saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh masyarakat